Partai Demokrat Minta Polri Bebaskan Tersangka Kasus UU ITE dari Tahanan

Partai Demokrat Minta Polri Bebaskan Tersangka Kasus UU ITE dari Tahanan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Solopos.com, JAKARTA – Langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Surat edaran tersebut menetapkan sejumlah salah satu aturan penahanan.

Partai Demokrat menjadi salah satu apresiasinya atas langkah Kapolri. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, PD mengusulkan agar para tersangka yang sudah ditahan terkait UU ITE segera dibebaskan. “Dengan adanya SE ini para tersangka yang sudah ditahan karena diduga melanggar UU ITE harus segera dibebaskan dan mengikuti proses hukum tanpa ditahan,” kata Wakil Direktur Utama PD Benny K Harman kepada wartawan, Selasa (23/2). / 2021).

Anggota Komisi III DPR juga mengatakan keadilan restoratif sebaiknya tidak hanya dilakukan pada tahap investigasi. Namun harus diterapkan dalam proses persidangan.

Baca juga: DPR Sambut Baik Keinginan Jokowi untuk Revisi UU ITE

Kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan jika pihak yang berselisih menginginkan perdamaian dan mengakhiri perseteruan di antara mereka, lanjutnya.

Menurut Benny, pedoman terkait UU ITE merupakan penegasan KUHAP, khususnya terkait tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun yang tidak memerlukan penahanan.

“SE ini sebenarnya merupakan penegasan dalam ketentuan KUHAP bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun tidak harus ditahan. Ketentuan ini belum dilaksanakan oleh Polri atau dilaksanakan tetapi sudah diskriminatif, digunakan sebagai alat untuk menarik lawan politik, ”ujarnya.

Promosikan Keadilan Restoratif

Selain itu, Benny juga mengimbau Kapolri untuk membuat aturan di seluruh jajaran Polri agar tidak menahan tersangka yang telah mendapat ancaman pidana di bawah 5 tahun penjara.

Baca juga: Inilah Rocky Gerung Menanggapi Revisi UU ITE Jokowi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU ITE. SE ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo.

Baca:  4 Tips dari Nadya Hutagalung Mengatasi Stress di Masa Pandemi

Surat Edaran bernomor: SE / 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ditandatangani Jumat (19/2).

Salah satu isi surat edaran yang diminta penyidik ​​polisi diajukan keadilan restoratif dalam kasus penyelesaian. Listyo juga meminta penyidik ​​memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus terkait laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

Postingan Partai Demokrat Minta Polisi Bebaskan Tersangka Kasus UU ITE dari Penahanan muncul pertama kali di Solopos.com.