Jangan Sembarangan di Medsos, Polisi Virtual Mengintai!

Jangan Sembarangan di Medsos, Polisi Virtual Mengintai!

Tidak hanya di jalan raya, Mampaps, kini polisi juga akan memantau pergerakan mencurigakan di media sosial! Mereka adalah Polisi Virtual yang telah resmi dan mulai berpatroli setelah surat edaran Kapolri nomor SE / 2 / II / 2021.

Begitu, Mampaps harus tetap hati-hati dalam menggunakan sosial media ya! Kini media sosial di Indonesia telah dipantau oleh unit khusus yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana di Media Sosial Indonesia dan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang marak saat ini.

Kenali Polisi Virtual

Polisi virtual

Sesuai dengan namanya, Virtual Police adalah polisi yang akan menjalankan tugasnya di dunia maya. Namun, konsepnya tidak sama polisi cyber yang bekerja untuk menegakkan hukum atau memerangi kejahatan Ya Mampaps. Virtual Police hanya berfokus pada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik sebagai pengguna media sosial.

Hal tersebut dilakukan agar pengguna media sosial mengetahui batasan, etika dan dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Mampaps tahu, saat ini banyak sekali ujaran kebencian yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab di media sosialnya. Mereka memposting sesuatu dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diungkapkan secara eksplisit. Akun seperti ini akan diberi edukasi oleh Polisi Virtual.

Jadi, dengan kata lain, Polisi Maya dari Korps Bhayangkara akan terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebarkan konten yang diduga melanggar hukum. Jika ada konten yang dianggap ilegal, Virtual Police yang bertugas akan memberi tahu pemilik akun bahwa apa yang diunggahnya merupakan pelanggaran hukum.

Baca Juga: Ramai Clubhouse, Sudahkah Anda Mencoba?

Perlu diketahui Mampaps, menurut pemberitaan yang telah dikutip dari beberapa sumber hingga saat ini Virtual Police telah memberikan surat pemberitahuan atau peringatan dari Kepolisian kepada tiga akun pengguna di media sosial. Semoga bukan akun Mampaps! Ayo lebih berhati-hati dalam mengupload konten.

Bagaimana Polisi Virtual Bekerja

Virtual Police dibentuk untuk menjaga KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di ruang digital, kinerja ini masuk dalam 16 program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo nomor lima yaitu penguatan kinerja pemeliharaan KAMTIBMAS.

Begini cara kerja Virtual Police di Indonesia Mampaps:

  • Jika ada akun yang mengunggah gambar atau teks yang melanggar hukum, maka petugas dari Virtual Police akan menyimpan tampilan unggahan tersebut untuk dikonsultasikan dengan tim ahli yang terdiri dari ahli kriminal, ahli bahasa, serta informasi dan transaksi elektronik ( ITE).
  • Para ahli akan memeriksanya dengan baik dan jika konten tersebut mengandung pelanggaran hukum seperti penghinaan atau lainnya, maka ini akan diserahkan kepada direktur cyber atau pejabat yang ditunjuk di dunia maya untuk memberikan persetujuan.
  • Lanjut Peringatan Polisi Virtual akan dikirim secara langsung ke rekening yang bersangkutan secara resmi melalui pesan langsung (DM) di media sosial tersebut.
Baca:  Overthinking Memikirkan Gebetan? Jangan Lagi!

Mampaps pasti bertanya-tanya mengapa Peringatan Polisi Virtual atau peringatan dikirim melalui DM? Nah, peringatan ini bersifat rahasia dan polisi tidak ingin pengguna media sosial lain mengetahui hal ini.

Baca Juga: Pengaruh Media Sosial Bagi Pertumbuhan Si Kecil!

Tindakan yang melanggar UU ITE

Mungkin banyak yang tidak mengetahui apa yang mereka posting di media sosial, apakah ini melanggar atau tidak? Nah, agar Mampaps tidak salah, berikut beberapa tindakan yang bisa melanggar UU ITE, antara lain:

Berita Palsu atau Berita palsu

Mampaps pasti pernah menerima kabar yang belum tentu benar, ini memang paling sering terjadi! Mulai dari beritanya Berita palsu Mengenai pandemi yang terjadi saat ini, jangan mudah percaya dan bagikan karena bisa saja kita terjerat pasal 28 ayat (1). Begitu, lebih bijak lagi share berita ya Mampaps.

Pelanggaran Menyebarkan Video Rekaman Pornografi

Kasus ini masih sangat umum terjadi di Indonesia, kini aturan mengenai peredaran konten yang melanggar kesusilaan tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dimana Pasal 27 ayat 1 UU tersebut mengatur bahwa seseorang dapat dijerat pasal UU ITE jika mendistribusikan dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan.

Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Kasus kedua yang paling sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran nama baik atau fitnah, hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (3). Ini karena banyak kasus terjadi karena postingan dengan kata-kata kotor.

Baca Juga: Penting! 5 Tips Memantau Aktivitas Si Kecil di Media Sosial!

pelanggaran hak cipta

Menggunakan karya orang tanpa izin dan mengunggahnya kembali ke akun Mampaps juga merupakan pelanggaran! Hal ini diatur dalam Pasal 34 UU ITE 2008 tentang pelanggaran hak cipta.

Kebencian

Unggahan yang berisi pesan negatif kepada seseorang juga bisa berakibat fatal. Mampaps! Dalam hal terdapat ujaran kebencian terhadap seseorang yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2), komentar yang menghina SARA juga dapat dituntut dengan pasal ini.

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat tindakan lain yang melanggar UU ITE seperti perjudian online, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya upaya adanya Virtual Police ini diharapkan tidak ada lagi isu-isu advokat seperti ujaran kebencian, informasi palsu atau Berita palsu dan beberapa hal lain yang melanggar hukum tersebar luas.

Postingan Jangan Ceroboh di Media Sosial, Polisi Virtual Mengintai! muncul pertama kali di Mamapapa.id.