BKD Sukoharjo: Tak Ada Keringanan Pajak Hotel Dan Restoran Tahun Ini

BKD Sukoharjo: Tak Ada Keringanan Pajak Hotel Dan Restoran Tahun Ini
pajak tanah pbb solo sukoharjo dana reward hotel solo boyolali opini hotel PBB karanganyar PHRI sukoharjo target PAD SPT tahunan bantuan Jawa sukoharjo

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan tidak ada keringanan atau kelonggaran berupa dispensasi fiskal, khususnya pajak daerah pada tahun 2021.

Kebijakan ini dilakukan agar target pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo senilai Rp 343 miliar bisa terealisasi hingga akhir tahun. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, RM Suseno Wijayanto, mengatakan hal tersebut saat ditemui. Solopos.com di lobi Kantor Bupati Sukoharjo, Senin (22/3/2021).

Saat ini, pemerintah telah membuka keran kegiatan usaha dan usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah pasca pembatasan akibat pandemi Covid-19 tahun lalu.

Baca juga: 7 SMP Terpilih di Kota Solo Membatalkan Gelar Tatap Muka di Hari Pertama, Kenapa?

Pelaku usaha di restoran, restoran, dan tempat hiburan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu, Pemkab Sukoharjo menilai tidak perlu adanya keringanan pajak seperti tahun lalu.

“Kegiatan bisnis dan bisnis kembali bangkit ketika penerapan pembatasan kegiatan masyarakat [PPKM]. Bisnis restoran dan hotel sudah mulai ramai. Sehingga tidak perlu ada keringanan fiskal untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada PAD Sukoharjo, ”ujarnya, Senin.

Andalan PAD

Pria yang akrab disapa Seno ini mengatakan, sektor pajak daerah menjadi andalan pendapatan PAD Sukoharjo. Termasuk pajak restoran, hotel dan hiburan di area Solo Baru.

Baca juga: Suntik Dosis Kedua Beberapa Penerima Vaksin Covid-19 Karanganyar, Ini Penjelasan Dinkes

Jika pemerintah mengambil kebijakan dispensasi fiskal atau memberikan keringanan pajak, dikhawatirkan target PAD Sukoharjo tidak akan tercapai pada akhir tahun 2021.

Seno mengatakan, pemerintah telah memberikan kelonggaran berupa dispensasi fiskal pada awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Hal itu untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena pandemi Covid-19.

Baca:  Semlidut! Ini Rekomendasi Kuliner Legendaris Karanganyar dari Youtuber Dyodoran

Saat itu, pajak hotel dan restoran dihapuskan karena kurangnya pendapatan selama pandemi Covid-19. Sedangkan target pajak iklan dan parkir diturunkan dari 25 persen menjadi 75 persen.

Baca juga: 2 Jalan Klaten Dibangun Tahun Ini, Dana Rp 21 Miliar

“Ada sejumlah rumah makan yang notabene kebanjiran order online dari pelanggan. Kini kondisi pelaku usaha tidak lagi seperti awal pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pada 2021, target pajak restoran senilai Rp 12 miliar. Sedangkan target pajak hotel lebih rendah menjadi Rp 4,7 miliar. Pajak hiburan ditargetkan Rp 2,1 miliar.

Tanggapan PHRI

Ketiga pajak daerah di Sukoharjo akan dioptimalkan atau tidak akan ada keringanan dengan tidak menyisihkan pajak daerah lainnya. Pajak lainnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan Umum.

Baca juga: DPC Partai Demokrat Sragen Minta Perlindungan Polisi, Ada Apa?

Sementara itu, Ketua Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo Oma Nuryanto mengatakan, sektor penunjang pariwisata seperti hotel dan restoran kehilangan pendapatan akibat PPKM, Januari-Februari.

Tingkat hunian hotel turun terjun bebas selama implementasi PPKM pertama. Kondisi serupa terjadi di restoran dan resto yang terkena pembatasan jam operasional maksimal pukul 19.00 WIB.

Manajer atau pemilik restoran kehilangan pendapatan selama dua minggu menerapkan pembatasan pada aktivitas komunitas. “Hingga saat ini, masih ada pegawai hotel yang bekerja sambil bekerja selama sebulan. Dua minggu masuk kerja kemudian dua minggu libur.“ Kita harus menghadapinya seperti ini agar hotel bisa selamat dari pandemi Covid-19, ”ucapnya. .

Postingan BKD Sukoharjo: Tidak Ada Keringanan Pajak Hotel dan Restoran Tahun Ini muncul pertama kali di Solopos.com.