Sanksi Mudik, Langgar Kena Denda Mampaps!

Sanksi Mudik, Langgar Kena Denda Mampaps!

Masih Bicara Soal Lebaran 2021, Ini Mampaps! Memang, tahun ini pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak kembali ke kampung halaman, karena kondisi pandemi belum juga mereda, padahal vaksin sudah dimulai. Apakah ada sanksi saat mudik?

Menteri Perhubungan (Menhub) telah mengatur larangan mudik 2021 ini dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi untuk Idul Fitri 1442 H. Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan. , Adita Irawati, dalam jumpa pers, Kamis (8/4).

Adita Irawati mengatakan, "Pengendalian transportasi akan dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, dan rel kereta api mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021."

Tidak hanya itu, bagi yang melanggar aturan ini akan ada sanksi mudik yang akan diterima. Masih pengen mudik mudik tahun ini Mampaps? Yuk, cari tahu sanksi apa saja yang akan dijatuhkan bagi yang melanggar aturan mudik tahun ini.

Sanksi mudik Lebaran 2021

Surat Edaran tentang larangan mudik yang akan berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 ini telah ditandatangani oleh Kepala Satgas Doni Monardo. Bahkan mereka yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi karena mudik. Mampaps! Dan ini juga tertuang dalam Circular Fiber tentang larangan mudik tahun 2021. Sanksi bagi yang melanggar aturan mudik adalah:

  • Penalti penalti
  • Kurungan dan / atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Sanksi sosial

Nah, berikut beberapa sanksi mudik yang diberikan kepada moda transportasi yang nekat melaksanakan mudik lebaran tahun ini. Diantara mereka:

Transportasi udara

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menegaskan akan memberikan sanksi administrasi mudik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan usaha di bidang angkutan udara yang melanggar ketentuan penggunaan atau pengoperasian angkutan udara. fasilitas transportasi mulai dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Baca juga mudik resmi lebaran 2021 dilarang crash!

Transportasi darat

Sementara itu, bagi pemudik yang menggunakan jalur darat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, warga yang mau mudik lewat darat menggunakan kendaraan pribadi akan diminta memutar balik.

Begitu juga dengan kendaraan travel atau angkutan individu yang kedapatan membawa penumpang juga akan dikenakan sanksi mudik dan akan ditindak tegas oleh pihak kepolisian, seperti penertiban tiket dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transportasi air

Senada dengan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo via cnnindonesia.com mengatakan larangan operasional angkutan laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Jika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi mudik yang tegas kepada operator berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga izin usaha perusahaan angkutan laut dicabut.

Transportasi Kereta Api

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menambahkan ada sanksi administratif yang akan diberikan kepada operator kereta api jika melanggar aturan larangan mudik tahun ini. Bahkan, akan ada pengawasan bersama Pusat Teknis Perkeretaapian, Satgas Penanganan Covid-19, Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait aturan larangan mudik.

Baca:  Patuhi Pusat, Wali Kota Semarang Larang Mudik Lokal

Tentu kita semua tahu Mampaps! Surat Edaran ini dikeluarkan karena berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dikhawatirkan juga dilakukan kegiatan silaturahmi yang dapat meningkatkan angka penularan Covid-19.

Baca Juga: Mudik Dalam Kota dan Dinas Luar Boleh, Ini Syaratnya! Mudik Dalam Kota dan Layanan Luar Boleh, Ini Syaratnya!

Persyaratan mudik

Sumber gambar: cambridgeenglish.org

Perlu diketahui Mampaps, dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 disebutkan bahwa penghapusan mudik dikecualikan untuk kendaraan jasa distribusi logistik. Serta bagi mereka yang berpergian dengan kepentingan yang mendesak untuk kepentingan non mudik, seperti:

  • Melakukan perjalanan dinas / kerja
  • Mengunjungi keluarga yang sakit
  • Kunjungan dari anggota keluarga yang berduka
  • Wanita hamil yang didampingi oleh 1 anggota keluarga
  • Minat persalinan dibantu maksimal 2 orang

Dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan juga dijelaskan bahwa bagi yang melakukan perjalanan pada tanggal larangan mudik dan tidak ingin dikenai sanksi mudik. mencetak Surat Izin Perjalanan Tertulis atau Surat Izin Keluar / Masuk (SIKM) sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Instansi Pemerintah / Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN / BUMD, prajurit TNI, dan anggota TNI, harus melampirkan izin tertulis dari pejabat eselon II yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / elektronik petugas dan identitas calon pemudik.
  • Karyawan swasta, harus melampirkan izin tertulis dari pengurus perusahaan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas calon pemudik.
  • Pekerja sektor informal, harus melampirkan hasil cetak izin tertulis dari Kepala Desa / Lurah yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik Kepala Desa / Lurah serta identitas calon pemudik.
  • Masyarakat umum bukan pekerja, harus melampirkan hasil cetak izin tertulis dari Kepala Desa / Lurah yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik Kepala Desa / Lurah dan identitas calon pemudik.

Baca juga: Tidak Pulang Saat Lebaran? Lakukan ini bahkan di rumah

Bagaimana Mampaps & # 39; menanggapi larangan dan sanksi mudik tahun ini? Diharapkan dengan adanya tindakan yang diatur ini, pandemi Covid-19 dapat mereda dan pemberian vaksin dapat dilakukan secara maksimal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sanksi pasca Homecoming, Pelanggaran akan dikenakan denda yang akan datang! muncul pertama kali di Mamapapa.id.